Pemkab Susun Dana Monitoring Raskin Rp3,7 Miliar

Pemkab Susun Dana Monitoring Raskin Rp3,7 Miliar
TANGERANG (SINDO)-Pemerintah Kabupaten Tangerang menyusun anggaran untuk monitoring pendistribusian beras miskin (raskin) periode 2008 ini sebesar Rp 3,7 miliar. Padahal sebelumnya, Pemkab Tangerang yakin bisa memantaunya tanpa ada anggaran.

Kepala Seksi Bantaun Fakir Miskin Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang Bambang Siswoyo mengatakan, berdasarkan hasil kajian pendistribusian raskin pada tahun ini, diakuinya perlu ada anggaran. Dirinya beralasan, untuk memonitoring pendistribusian tentu seseorang pasti mengeluarkan anggaran. “Dan ini tidak mungkin menggunakan dana pribadi,” katanya.

Untuk itu, Bambang mengaku telah menyusun anggaran itu. Nantinya, kata dia, pendistribusian raskin itu akan dipantau dua tim. Tim pertama adalah tim koordinasi tingkat Kabupaten Tangerang. Tim pertama ini didalamnya meliputi Eksekutif, Legislatif dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sementara tim yang kedua tim Kelompok Kerja Raskin (KKR), tim ini terdiri dari unsur pihak Kecamatan dan Desa. “Tim-tim ini akan memantau secara berkala pendistribusian raskin, sehingga tepat sasaran,” katanya. Untuk mensukseskan program nasional itu, dirinya mengaku telah menyusun anggaran sebesar Rp3,7 miliar.

Saat ini, Pemkab Tangerang baru menyalurkan raskin ke enam kecamatan, itupun jatah raskin bulan Januari 2008. Enam kecamatan itu, yakni Jambe 71.660 Kg, Kosambi 80.370 Kg, Balaraja 61.450 Kg, Jayanti 63.430 Kg , Sukamulya 66.850 dan Solear 54.680 Kg.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi setuju dengan usulan tersebut dengan alasan hingga akhir April ini Pemkab Tangerang terlambat menyalurkan raskin sebanyak 13.925.675 Kg.

Namun dirinya menyinggung Pemkab Tangerang yang baru kebingungan melaksanakan program raskin yang sudah berusia 10 tahun. “Mereka baru bingung sekarang. Mulai dari tidak megerti kode rekening untuk biaya operasional, gagal mengakses data BPS sejak awal hingga tak terfahaminya pedoman umum yang tidak banyak berubah,” tegasnya.

Hasil kunjungan kerja DPRD Komisi B Kabupaten Tangerang ke Bulog Banten pada Selasa (07/05) Bulog berkeyaninan utang raskin tidak ada ditingkat masyarakat. “Jadi menurut saya, Bupati dan Wakil Bupati harus segera mendistribusikan raskin,” katanya. (denny irawan)