Tangerang Minta Pusat Menunda Penghentian Minyak Bersubsidi

Tangerang Minta Pusat Menunda Penghentian Minyak Bersubsidi
TANGERANG (SINDO)-Pemerintah Daerah (Pemda) Kota dan Kabupaten Tangerang meminta agar pemerintah pusat menunda keputusan penghentian pasokan minyak tanah bersubsidi ke daerah tersebut. Pasalnya, konversi minyak tanah ke gas di dua daerah itu belum merata.

Menurut Kabag Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang Saeful Rochman mengatakan, jika rencana penghentian pengiriman pasokan minyak tanah bersubsidi terhenti pada akhir April 2008 mendatang, masyarakat akan kesulitan. Sebab dari 145 ribu Kepala Keluarga (KK), yang belum masih tersisa 20%. "Pada dasarnya, kami setuju-setuju saja dengan rencana tersebut, namun kami juga meminta agar pihak pertamina segera menyelesaikan program konversi minyak tanah ke gas di kota ini. Jika itu sudah diselasaikan kami tentunya akan mendukung program tersebut," ujarnya, kemarin.

Kepala Seksi Pengadaan Barang, Penyaluran dan Pemantauan Harga Dinas Perindagkopar Kabupaten Tangerang Dewanto mengatakan, jika penghentian pasokan minyak tanah bersubsidi dilakukan pada akhir April nanti, masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya yang ada diwilayah Barat dan Utara, pasti akan mengalami kesulitan. Bagaimana tidak, lanjut Dewanto, sampai saat ini tidak ada satu orang pun di wilayah Barat dan Utara Kabupaten Tangerang, yang merasakan konversi minyak tanah ke gas.

Hingga saat ini pembagian tabung dan kompor gas gratis pengganti minyak tanah di Kabupaten Tangerang baru terealisasi 36% dari 746 ribu KK. "Atas dasar-dasar tersebut, kami meminta agar pemerintah pusat mau menunda pengehentian pengiriman minyak tanah bersubsidi sampai program konvensi benar-benar diselesaikan atau sampai masyarakat dinilai benar-benar siap menerima kebijakan pemerintah untuk menggantinya dengan minyak tanah non subsidi," ujar Dewanto.

Menurut Dewanto, untuk mencabut minyak tanah bersubsidi dan menggantinya dengan gas tidak dapat dilakukan seperti revolusi. "Apabila program konversi selesai semuanya, paling tidak butuh waktu 2 tahun untuk masyarakat menyesuaikan diri untuk benar-benar siap mengganti bahan bakar minyak tanah dengan gas yang harganya jauh lebih mahal," tandasnya. (denny irawan)

Polisi dan Pedagang Balaraja Bentrok

Polisi dan Pedagang Balaraja Bentrok
TANGERANG (SINDO)-Puluhan pedagang Pasar Balaraja Kabupaten Tangerang terlibat bentrok fisik dengan aparat kepolisian di kantor Bupati Tangerang, kemarin. Akibat bentrokan itu, dua pedagang dan satu anggota polisi terluka.

Aksi demonstrasi yang berjalan sejak pukul 10.00 -13.00 WIB itu tersulut karena dari pihak Pemkab Tangerang yang ditunggu para pedagang enggan menemui mereka. Setelah lama berorasi, aksi yang semula damai menjadi rusuh.

Pantauan SINDO, benturan berawal dari aksi teaterical yang memerankan pejabat Asda II Pemkab Tangerang Deden Sugandhi yang dianggap para pedagang telah membuat “kusut” pembangunan Pasar Balaraja. Pada aksi itu, pedagang yang berperan sebagai Asda II dilempari pedagang dengan buah tomat.

Akibat aksi itu, suasana memanas, pasalnya buah tomat yang dilempar juga mengenai anggota polisi yang menjaga ketat aksi mereka. Setelah menyelesaikan aksi teaterical itu, para pedagang berdiri dan mendekatkan diri ke gedung bupati. Melihat itu, anggota kepolisian yang membentuk barikade barisan mencegah agar para pedagang tidak masuk. Bentrokan pun selama 10 menit tak dapat terelakan, polisi akhirnya berhasil memukul mundur para pedagang. Dua orang pedagang sempat dipukuli dan diamankan petugas polisi.

Wakapolsek Tigaraksa Iptu Kosasih mengatakan, pihaknya hanya menjalankan tugas, selam aksi berjalan damai dirinya tidak akan mengusir mereka. Namun jika sudah anarkis, polisi akan bertindak tegas. “Satu orang anggota kami terluka, tangannya robek karena dipukul pedagang, sedangkan dua pedang yang kami amankan telah dilepas kembali,” katanya.

Sementara itu, pada aksi tersebut pedagang menuntut Pemkab Tangerang, khususnya Asda II Deden Sugandhi bertanggung jawab karena telah menyebabkan pasar itu terbengkalai karena belum juga dibangun kembali. “Pak Deden yang merekomendasikan PT Perdana Arta Carida (PAC) sebagai pengganti pengembang yang lama. Proyek ini syarat akan kepentingan dia. Akibatnya kami yang sudah bayar dirugikan,2003-saat ini belum juga dibangun,” ucap Ahmad Zamroni salah seorang pedagang pakaian, seraya menerangkan dari Rp70 juta/kios, ribuan pedagang sudah membayar 20-30%.

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Entus Satibi berkomentar, DPRD sudah menekan pengembang yang baru untuk menyelesaikannya. Namun karena pada surat kontak tidak ada pengaturan tentang batas waktu, pihaknya terpaksa harus menunggu janji baru PT PAC yang rencananya akan menyelesaikannya pada tahun ini. “Masak kita tekan lagi, pengembang sudah memiliki niatan baik kok. Dan ini sudah bagus buat kami,” katanya.

Asda II Pemkab Tangerang Deden Sugadhi saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya merasa ada kesalahan atas tuntutan para pedagang. “Saya tidak ada hubungannya dengan permasalahan ini, justru kami malah berupaya mendorong agar pembangunan pasar itu dilanjutkan,” kilahnya.(denny irawan)

Gedung Pendataan TKI Pindah ke Selapajang

Gedung Pendataan TKI Pindah ke Selapajang
TANGERANG (SINDO)-Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara resmi memindahkan tempat pendataan pemulangan TKI dari Terminal III Bandara Soekarno-Hatta ke wilayah Selapajang, Kota Tangerang, kemarin.

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Eman Suparno mengatakan, dengan pemindahan gedung pendataan dan pemulangan ke lokasi yang baru itu membuktikan komitmen pemerintah terhadap peningkatan pelayanan terhadap TKI. “Selaku menteri yang membidangi ini, saya mengharapkan di gedung ini jangan ada lagi pemerasan dan penekanan terhadap pahlawan devisa, yakni TKI,” ucap Eman.

Eman juga mengatakan, seluruhnya harus tertib dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pada aturan pemulangan. Pertama, untuk TKI mereka harus memilih perusahaan yang resmi. Kedua, lanjutnya, untuk jasa penjemputan harus professional, dan ketiga birokrasi pengurusan harus melayani dengan arif. “Jika tiga unsur ini dipenuhi, pasti dapat meminimalisir permasalahan,” katanya.

Ditanya soal lokasi gedung pendataan pemulangan TKI itu yang jauh dari bandara, Eman mengaku tidak ada diskriminasi. Lokasi gedung di sini telah dikaji, baik oleh Angkasa Pura II dan Bandan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). “Jangan bicara diskriminasi, saya kira itu tidak ada,” katanya.

Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan, pada gedung baru seluas tiga hektare ini memiliki daya tampung sebanyak 2.000 orang. Itu, kata dia, belum termasuk pekerja yang melayani TKI. “Sedangakan setiap harinya TKI yang datang ke sini 800-900 orang. Ini jelas lebih leluasa dari gedung sebelumnya,” katanya. Saat ditanya berapa lama ideal TKI berada di gedung pendataan pemulangan itu, Jumhur mengatakan 3-4 Jam. Namun saat menteri berkunjung ke lokasi peristirahatan TKI di gedung itu, ditemukan sejumlah TKI yang menginap 1-2 hari. “Dia sedang menunggu harga tiket murah,” kilah Jumhur.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, dirinya berharap TKI tidak lagi mendapat tekanan.”Jangan ada tekanan lagi di sini,” katanya.

Berdasarkan data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, gedung dan prasarana jalan di Selapajang itu menghabiskan dana sebesar Rp83,5 miliar. Fasilitas didalamnya terdapat ruang antri pendataan, ruang penyimpanan barang TKI, ruang operator angkutan, ruang pelayanan perjalanan, ruang pelayanan kesehatan, ruang pelayanan aduan, ruang tidur transit TKI, kantor bank, mushola, kantin, Wartel serta lahan parker berkapasitas 200 kendaraan.

Namun pantaun SINDO gedung itu belum dilengkapi Pos Polisi, tidak seperti di Terminal III sebelumnya. Selain itu, gedung itu terlihat lebih dekat ke perkampungan, jauh dari bandara. (denny irawan)

Gedung Pendataan TKI Pindah ke Selapajang

Gedung Pendataan TKI Pindah ke Selapajang
TANGERANG (SINDO)-Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara resmi memindahkan tempat pendataan pemulangan TKI dari Terminal III Bandara Soekarno-Hatta ke wilayah Selapajang, Kota Tangerang, kemarin.

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Eman Suparno mengatakan, dengan pemindahan gedung pendataan dan pemulangan ke lokasi yang baru itu membuktikan komitmen pemerintah terhadap peningkatan pelayanan terhadap TKI. “Selaku menteri yang membidangi ini, saya mengharapkan di gedung ini jangan ada lagi pemerasan dan penekanan terhadap pahlawan devisa, yakni TKI,” ucap Eman.

Eman juga mengatakan, seluruhnya harus tertib dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pada aturan pemulangan. Pertama, untuk TKI mereka harus memilih perusahaan yang resmi. Kedua, lanjutnya, untuk jasa penjemputan harus professional, dan ketiga birokrasi pengurusan harus melayani dengan arif. “Jika tiga unsur ini dipenuhi, pasti dapat meminimalisir permasalahan,” katanya.

Ditanya soal lokasi gedung pendataan pemulangan TKI itu yang jauh dari bandara, Eman mengaku tidak ada diskriminasi. Lokasi gedung di sini telah dikaji, baik oleh Angkasa Pura II dan Bandan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). “Jangan bicara diskriminasi, saya kira itu tidak ada,” katanya.

Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan, pada gedung baru seluas tiga hektare ini memiliki daya tampung sebanyak 2.000 orang. Itu, kata dia, belum termasuk pekerja yang melayani TKI. “Sedangakan setiap harinya TKI yang datang ke sini 800-900 orang. Ini jelas lebih leluasa dari gedung sebelumnya,” katanya. Saat ditanya berapa lama ideal TKI berada di gedung pendataan pemulangan itu, Jumhur mengatakan 3-4 Jam. Namun saat menteri berkunjung ke lokasi peristirahatan TKI di gedung itu, ditemukan sejumlah TKI yang menginap 1-2 hari. “Dia sedang menunggu harga tiket murah,” kilah Jumhur.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, dirinya berharap TKI tidak lagi mendapat tekanan.”Jangan ada tekanan lagi di sini,” katanya.

Berdasarkan data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, gedung dan prasarana jalan di Selapajang itu menghabiskan dana sebesar Rp83,5 miliar. Fasilitas didalamnya terdapat ruang antri pendataan, ruang penyimpanan barang TKI, ruang operator angkutan, ruang pelayanan perjalanan, ruang pelayanan kesehatan, ruang pelayanan aduan, ruang tidur transit TKI, kantor bank, mushola, kantin, Wartel serta lahan parker berkapasitas 200 kendaraan.

Namun pantaun SINDO gedung itu belum dilengkapi Pos Polisi, tidak seperti di Terminal III sebelumnya. Selain itu, gedung itu terlihat lebih dekat ke perkampungan, jauh dari bandara. (denny irawan)

Tersangka Kasus Raskin Bertambah

Tersangka Kasus Raskin Bertambah
TANGERANG (SINDO-Tersangka kasus beras miskin di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang bertambah empat orang. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangerang Agus Sutoto menyatakan, empat orang yang sudah berstatus tersangka itu adalah Mantan Kasi Kesos Kecamatan Sukadiri Dulgani, Kasi Kesos Kecamatan Sukadiri Badri Gatot Santoso, dan dua orang lainnya yakni Muklis dan Aan Muliadi yang berperan sebagai penadah raskin tersebut. "Mulai saat ini keempat orang itu kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan pendistribusian raskin selama enam bulan," katanya.

Menurut Kajari, penetapan mereka sebagai tersangka berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan Camat Sukadiri Lizia Sobandi yang sebelum telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Pada pengembangan itu, tercium adanya konspirasi kelima orang ini untuk tidak menyalurkan beras miskin ke-8 desa se-Sukadiri.

Raskin sebanyak 192 ton tidak disalurkan, melainkan menjual kepada pihak ketiga. "Mantan Kasi Kesos serta Kasi Kesos saat ini menjual raskin tersebut kepada Muhlis dan Aan Muliadi dengan harga perkilogram sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000.Hasil keuntungan dari penjual raskin tersebut kemudian dibagi-bagi, termasuk Camat Sukadiri Lizia Sobandi," katanya. Saat ditanya kemungkinan di bagi juga ke pejabat dilingkungan Pemkab Tangerang, Agus mengaku akan terus mengembangkan kasus itu.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tangerang Rakhmat Hariyanto mengatakan, mereka dapat dijerat Pasal 2, 3, dan 9 UU tentang tindak pidana Korupsi. Selain itu, juga terjerat Pasal 55 KUHP karena turut serta bersama-sama merugikan negara dengan total hukuman penjara mencapai puluhan tahun dan denda sebanyak ratusan juta rupiah. "Kasus ini, masih terus kami kembangkan dan tidak tertutup kemungkinan Bulog juga akan diperiksa untuk dimintai keterangan seputar raskin tersebut, "ujarnya. Selain tengah menyelediki kasus tersebut, Rakhmat mengaku juga tengah memeriksa dua camat "Keduanya adalah Camat Teluknaga Deni Iskandar dan Camat Ciledug Lili Jairun, saat ini kami tengah meminta keterangan dari kepala desa atau lurah-lurah di kecamatan terkait," katanya.(denny irawan)

Berita bahagia bagi kaum marjinal

Semoga sekolah gratis untuk anak miskin dan kurang mampu bisa terealisasi sehingga semua anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

Informasi ini akan saya sebarkan ke teman teman saya, sekaligus saya menawarkan diri jika diperlukan tenaga administrasi atau apalah yang penting saya ingin sekali berpartisipasi dalam gerakan ini.

Karena saya juga punya keinginan untuk mengabdikan hidup saya dengan cara membantu anak anak kurang mampu mendapatkan pendidikan. Selain itu saya ingin memberikan informasi untuk sdr. Dian yang terkena kanker stadium 4, anda pernah mendengar terapi SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technic).

Terapi ini berhasil menyembuhkan seorang ibu yang terkena kanker stadium 4. Dan saya juga saat ini sedang mencoba mengobati adik saya yang divonis menderita sizoprenia. Dan setelah diterapi SEFT alhamdulillah banyak kemajuan.

Untuk informasi apabila anda berminat tolong kontak saya di no. 081380387219 dengan saya Nining Nurhayati.

Saya juga akan mengikuti pelatihan SEFT karena menurut saya cara ini sangat efektif untuk mengobati penyakit apapun baik psikis maupun fisik. Tolong apabila anda tertarik dengan informasi ini hubungi saya.

Mengenai biayanya, tidak ditentukan, semampunya memberi saja. Demikian informasi ini semoga berguna, kepada sdr. Dian...sabarlah Tuhan pasti memberikan pertolongan.