Peta Proyek JLS Tidak Jelas

Peta Proyek JLS Tidak Jelas
Thursday, 24 July 2008
TANGERANG (SINDO) – Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang masih mencari proyek jalan lingkar selatan (JLS) tahap satu.

Pasalnya, dari hasil investigasi bersama DPRD Kabupaten Tangerang, proyek tersebut masih rancu. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang Dedi Sutardi mengatakan, pihaknya sebelumnya memperkirakan proyek JLS adalah seluruh jalan yang memanjang dari Bugel,Tigaraksa ke Muncul, Cisauk yang panjangnya mencapai 31 km.

”Saya kira ya proyek JLS sepanjang itu, tidak tahunya pada saat dijelaskan pimpro tahap dua bukan begitu,”kata Dedi kemarin. Rabu (23/7),DPRD Komisi D serta Dinas Bina Marga dan Pengairan melakukan investigasi ke lapangan mengenai proyek JLS.Komisi D saat itu meminta penjelasan dari Dinas Bina Marga dan Pengairan mengenai proyek JLS.

Namun, Muhadi, pimpro tahap II proyek tersebut, menjelaskan hanya mengetahui pada proyek JLS tahap II yang panjangnya 9,2 km. Selebihnya dia tidak tahu. Karena itu,Dedi mengaku bakal mencari dokumen atau data-data JLS untuk dikumpulkandandilakukanpemetaan mana proyek JLS dan mana yang bukan serta volumenya berapa.

”Kami akan mengumpulkan seluruh data dan akan kita buat data base,termasuk proyek jalan lingkar utara (JLU), karena saya kira sama sepotong-sepotong,”tuturnya. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Tangerang Anugrah mengatakan,awalnya dirinya mengira proyek JLS sepanjang 31 km.

”Dari penjelasan pimpro tahap II, ternyata proyek JLS itu hanya memperlebar dan mengubah dari aspal ke beton,”katanya. Saat ditanya mengani tahap I, dinas terkait tidak dapat menjelaskan. Dari hasil temuan Komisi D, di proyek JLS ada jalan yang namanya juga jalan lingkar selatan.

”Jalan tersebut terdapat dua jalan, yakni jalan milik Pemkab Tangerang dan provinsi. Jadi, dinas terkait pun tak bisa menjelaskan ketika kita ke lapangan bersama-sama,” tandasnya.

Keduanya menjadi tersangka, karena buntut dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang diduga merugikan keuangan daerah. Namun kasus itu hingga belum jelas. Padahal sebelumnya Kajakgung Hendarman Supandji mengaku tengah meminta izin kepada Presiden SBY untuk memeriksa Bupati Tangerang Ismet Iskandar.

Proyek yang nilainya sekitar Rp95 miliar itu kemudian dilanjutkan saat ini dilaporkan (di koran SINDO hal hukum) pada Jumat (4/07) lalu oleh Dewan Perwakilan Daerah melaporkan enam kasus korupsi yang terjadi di empat daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 14 pengaduan dari masyarakat ke DPD RI, setelah diverifikasi laporan yang dinilai memadai untuk ditindaklanjuti oleh KPK hanya sebanyak 6 kasus di 4 daerah.

Kasus-kasus tersebut antara lain, penyimpangan penyaluran beras untuk rakyat miskin di Kabupaten Tangerang dengan indikasi kerugian negara Rp10,7 miliar. Penyimpangan Dana APBD tahun anggaran 2004 sampai 2007, dalam pembangunan JLS di Kabupaten Tangerang dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp28,8 miliar.

Penyalahgunaan wewenang penyaluran belanja bantuan APBD tahun 2006-2007 bagi kegiatan persatuan sepak bola Gorontalo dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 2,7 miliar.

Selain itu, DPD juga melaporkan, penyalahgunaan wewenang dalam bantuan dana bantuan konflik di Maluku dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 1,43 Miliar, penyalahgunaan wewenang dalam penyimpangan penyaluran belanja bantuan keuangan APBD 2006/2007 dalam pembuatan sinetron Gorontalo dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 3,5 Miliar, serta dugaan penyimpangan dalam proyek outsourcing CMS PT PLN (Persero) distribusi Jawa Timur dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 152,6 miliar.(denny irawan)